Violence Against Female Journalists in Indonesia

This book presents research reports (survey and in-depth interviews) conducted by PR2Media in August-September 2021, followed by a focused discussion forum (FGD) with stakeholders in October 2021.

The national-scale survey found that out of 1,256 female journalists, 1,077 respondents (85.7%) had experienced violence during their journalistic career, both in the digital and physical domains.

The finding is indeed an alarming situation that requires an urgent attention of the relevant stakeholders.

This research confirms widely circulated allegations and personal stories that Indonesian female journalists experience violence in various forms and impacts on victims. In addition, the widespread violence against female journalists also poses a major threat to journalism practice and press freedom in the country.

Comparison of Women Journalists Who Had Experienced Digital and Physical Violence

Based on this research, PR2Media publishes modules and conducts training on how to prevent and overcome violence against female journalists.

This series of activities, with the support of USAID and Internews, is PR2Media’s contribution to help create a safer ecosystem for female journalists.

The download link to the report in English can be found here.

Hampir 90% jurnalis perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan, mengapa begitu masif?

Aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menggambar mural saat menggelar aksi solidaritas di depan Kejaksaan Agung, Jakarta untuk jurnalis Tempo Nurhadi yang menjadi korban kekerasan, 1 Desember 2021. Jurnalis perempuan juga kerap jadi korban kekerasan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.

oleh: Masduki, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta; Engelbertus Wendratama, PR2Media; Monika Pretty Aprilia, Universitas AMIKOM Yogyakarta, dan Rahayu, Universitas Gadjah Mada

Mayoritas jurnalis perempuan Indonesia (86%) pernah mengalami kekerasan sepanjang karier jurnalistik mereka.

Riset terbaru kami pada akhir 2021 menunjukkan kekerasan itu terjadi di ranah fisik dan digital, bersifat seksual dan non-seksual, dengan bentuk sangat beragam. Selain tindakan langsung, kekerasan juga terjadi dalam bentuk diskriminasi gender di kantor.

Masalah ini sangat serius karena Indonesia belum memiliki regulasi yang memadai untuk melindungi jurnalis perempuan dari beragam kekerasan yang berpotensi besar menimpa mereka.

Jurnalis sebagai profesi yang mendorong tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia harus dilindungi agar mereka bisa bekerja dengan nyaman dan aman untuk publik.

Kekerasan, kekerasan, dan kekerasan

Dibanding studi yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), SAFENet dan berbagai lembaga nirlaba lainnya sebelum ini di Indonesia, riset kami merupakan survei berskala nasional pertama yang mengonfirmasi dugaan dan cerita individual yang beredar luas bahwa banyak jurnalis perempuan Indonesia mengalami kekerasan, baik di ranah digital maupun fisik.

Riset ini berlangsung selama Agustus-Oktober 2021. Ada sekitar 1.256 jurnalis perempuan di 191 kota dan kabupaten yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur yang menjadi responden.

Kami menemukan sebanyak 1.077 jurnalis (85,7%) pernah mengalami kekerasan. Hanya 179 responden (14,3%) yang tidak pernah mengalami kekerasan sama sekali.

Sementara, jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh responden adalah komentar negatif terkait tubuh atau body shaming secara lisan atau tatap muka (59%).

Temuan buruk ini sangat berpotensi merugikan jurnalisme dan kebebasan pers di Indonesia. Pasalnya, kontribusi jurnalis perempuan bagi kehidupan pers baik di tanah air maupun secara global sangat vital bagi upaya pengarusutamaan suara, potensi, dan tantangan para perempuan.

Survei ini juga menunjukkan kekerasan di ranah digital lebih banyak dialami jurnalis perempuan dibandingkan kekerasan di ranah fisik, meskipun perbedaannya sangat tipis. Hal tersebut tetap terjadi meski ada tren penurunan kegiatan di ruang fisik akibat digitalisasi dan pandemi COVID-19.

Menurut pernyataan para responden dan informan riset, kekerasan bisa terjadi karena alasan profesional (terkait liputan) (28%), alasan seks dan gender (semata karena mereka perempuan) (29%), dan gabungan keduanya (31%). Alasan profesional ini biasanya terkait dengan topik liputan yang “sensitif” dan melibatkan penguasa, lingkungan, polemik keagamaan, dan gender atau seksualitas (LGBTIQ).

Cara responden menanggapi kekerasan

Cara yang paling banyak dilakukan responden (52%) saat mengalami kekerasan adalah melaporkan ke atasan atau rekan kerja, organisasi terkait (29%), dan mengajukan tuntutan hukum (10%).

Respons lainnya adalah penyelesaian masalah secara pribadi seperti menghadapi sendiri, menegur, melakukan diskusi, melancarkan serangan balik, bercerita ke kerabat, dan menuangkannya ke dalam tulisan atau artikel.

Berdasarkan kasus yang mereka alami, para responden mengajukan beberapa usulan yang perlu diupayakan untuk mencegah dan mengatasi kasus kekerasan. Pelatihan untuk para penyintas dan pihak terkait lainnya menjadi usulan paling banyak (40%), diikuti panduan atau modul mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap jurnalis perempuan (29%), pendampingan hukum (23%), dan pendampingan psikologis (7%).

Agar beragam ide dan usulan ini terealisasi, kolaborasi antara para pihak menjadi kunci.

Saatnya mengakhiri kekerasan

Riset UNESCO menunjukkan 73% dari 900 orang jurnalis perempuan di 125 negara pernah mengalami kekerasan digital. Ini menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan di ranah digital lebih banyak terjadi dibanding kekerasan di ranah fisik.

Dalam konteks Indonesia, perlu upaya khusus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti jurnalis, asosiasi jurnalis, organisasi media, dan asosiasi perusahaan media, dalam menghadapi peningkatan kekerasan terhadap jurnalis perempuan Indonesia di ranah digital.

Institusi lainnya yang perlu diajak bekerja sama untuk mengakhiri kekerasan terhadap jurnalis perempuan adalah Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Di sisi lain, masyarakat sebagai bagian dari ekosistem media juga berkontribusi mencegah kekerasan dengan menumbuhkan budaya nirkekerasan dengan tidak menoleransi, menormalisasi, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap jurnalis.

Sedangkan sebagai audiens dan konsumen media, masyarakat harus mengutamakan solusi nirkekerasan jika ada sengketa dengan jurnalis atau media.

Lembaga swadaya masyarakat, komunitas, akademisi, dan beragam elemen gerakan masyarakat dapat berkontribusi aktif mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

Rekomendasi

Ada sejumlah langkah mendesak yang harus dilakukan untuk melindungi jurnalis perempuan dari ancaman kekerasan baik di kantor maupun di lapangan.

Secara nasional, kita perlu mendorong pemerintah segera membuat protokol tertulis tentang perlindungan jurnalis perempuan sebagai bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sampai saat ini belum ada regulasi khusus untuk melindungi jurnalis perempuan.

Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan pihak lain terkait pers (organisasi jurnalis dan organisasi perusahaan pers) perlu segera menyusun panduan tertulis terkait langkah-langkah jika terjadi kekerasan terhadap jurnalis perempuan.

Selain itu, panduan atau protokol ini idealnya juga menyasar kebijakan struktural dan organisasi sehingga menjadi payung hukum dan menerapkan sanksi yang tegas.

Dewan Pers secara simbolik perlu menjaga perwakilan anggota yang berlatar belakang perempuan. Harapannya, keterwakilan yang proporsional dapat melahirkan kebijakan yang lebih menaruh perhatian pada penciptaan ruang aman dan perlindungan untuk jurnalis perempuan.

Konstituen Dewan Pers seperti AJI, PWI dan IJTI harus mengusulkan perwakilan perempuan pada setiap pemilihan anggota Dewan Pers.

Di luar organisasi media dan Dewan Pers, organisasi profesi seperti AJI berperan sangat strategis. AJI Indonesia sebenarnya telah menyusun Panduan Pelaporan dan Advokasi Kasus Kekerasan Jurnalis, namun masih bersifat umum. Perlu ada panduan yang lebih spesifik untuk melindungi jurnalis perempuan agar pengarusutamaan kebijakan anti kekerasan tidak hanya bersifat individual.

Selain itu, panduan juga dapat berisi ajakan bagi jurnalis laki-laki untuk turut mencegah kekerasan terhadap jurnalis perempuan, yang berbasis kultur misoginis dan menormalkan pelecehan.

Di level penanganan kasus, pendampingan jurnalis perempuan yang menjadi korban kekerasan bisa dilakukan di berbagai tingkatan dan oleh beragam pihak terkait. Pada tingkat terendah adalah di lingkup organisasi media tempat mereka bekerja.

Jika tidak bisa diupayakan, pendampingan harus dilakukan oleh para pihak di luar organisasi media, yaitu asosiasi pekerja media atau asosiasi jurnalis, dan lembaga masyarakat sipil yang fokus ke isu ini. Bentuk pendampingan dapat berupa dimensi psikologis, perburuhan hingga jalur hukum.

Yang tidak kalah penting, kesadaran warga umum, baik narasumber maupun bukan, untuk menghargai jurnalis perempuan perlu terus ditingkatkan.

Arti penting pekerjaan jurnalis perempuan di tengah masyarakat demokratis dan bahwa kegiatan jurnalistik dilindungi oleh Undang-Undang Pers juga harus selalu kita kampanyekan.

Perlindungan Data Pribadi

Menurut Kementerian Kesehatan, sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang tersebar luas bukanlah kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi. Tapi karena seseorang mengunduh sertifikat vaksin presiden dengan menggunakan data NIK dan tanggal vaksin Pak Jokowi. Ini adalah kasus penyalahgunaan data pribadi orang lain.

Jika begitu, memang betul, masalahnya adalah problem panjang NIK. NIK seharusnya dilindungi, tidak tertulis di KTP yang dipakai di mana-mana, karena NIK adalah kunci yang bisa membuka banyak pintu (sertifikat vaksin, BPJS Kesehatan, dll).

Ini adalah kesalahan desain sejak lama, karena NIK tidak dikategorikan sebagai data pribadi yang harus dilindungi dalam UU Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013.

Diskusi kemarin siang dengan para humas Kementerian Agama mengulas problem regulasi ini, termasuk Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai otoritasnya, serta apa yang bisa dilakukan warga untuk melindungi data pribadinya.

Data Pribadi di Era DIgital: Regulasi dan Cara Melindunginya

Memperingati 17 Tahun Meninggalnya Munir Said Thalib

Hari ini 17 tahun lalu, Munir meninggal karena diracun dalam penerbangan panjang Jakarta-Singapura-Amsterdam.

Untuk memperingatinya, saya diwawancara oleh bos percetakan yang waktunya longgar terus jadi YouTuber Muklisina Lahudin, tentang buku yang dulu saya tulis, tentang misteri pembunuhan yang begitu kompleks pada 7 September 2004.

Nothing big, it’s just meant to honor the late Munir Thalib whose murder case remains unsolved after 17 years.

Tiga Manfaat Penting UU Perlindungan Data Pribadi bagi Warganet

oleh: Engelbertus Wendratama

(Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation Indonesia pada 7 Mei 2021)

Jika gagal mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi secara memadai, Indonesia bisa dianggap tidak serius oleh pemerintah luar negeri maupun raksasa teknologi global. Mereka bisa menyepelekan kedaulatan data kita.

Tujuan utama UU PDP adalah melindungi hak warga terkait data pribadi mereka supaya tidak digunakan di luar keinginan atau kewajiban mereka oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Perlindungan tersebut memungkinkan setiap warga mengetahui tujuan pengumpulan data pribadi, apakah akan dijual ke pihak ketiga? Mereka pun akan diberi pilihan untuk bisa menolaknya. Selain itu, warga bisa meminta perusahaan menghapus data pribadi yang sudah diberikan.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) PDP ini ditargetkan selesai pada awal 2021, tapi mengalami kebuntuan karena pemerintah dan Komisi I DPR belum sepakat tentang siapa yang akan menjadi otoritas penegak UU PDP, apakah komisi independen atau lembaga di bawah kementerian.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebagai wakil pemerintah) ingin otoritas itu di bawah kendalinya, sementara seluruh (sembilan) fraksi di DPR bersuara bulat ingin komisi independen — sebuah pilihan yang mengikuti standar internasional. Ketentuan ini akan sangat memengaruhi pasal-pasal lainnya. Sebelum pasal tentang otoritas ini selesai, sulit menuntaskan pasal-pasal lainnya.

Otoritas ini memiliki wewenang strategis dalam penegakan hukum PDP, mulai dari menyelesaikan sengketa, menjatuhkan sanksi, hingga menjamin hak warga (subjek data) yang data pribadinya dikumpulkan oleh lembaga swasta maupun publik (pengendali data).

Perdebatan ini menghalangi pengesahan UU PDP yang sebenarnya sangat bermanfaat buat warganet.

Saat ini terdapat 202,6 juta pengguna internet aktif di Indonesia, terbanyak keempat di dunia, dengan potensi ekonomi digitalnya mencapai US$ 124 miliar atau sekitar Rp 1.770 triliun pada 2025, naik sekitar 180% dari angka pada 2020. Nilai tersebut mengacu pada segala jenis transaksi jasa dan produk yang terhubung dengan internet.

Dalam bisnis digital, data pribadi konsumen begitu berharga. data akan memberikan kejernihan dalam pengambilan keputusan dan mengurangi risiko, sehingga jasa dan produk bisa lebih sesuai kebutuhan atau keinginan konsumen. Tak heran jika banyak yang bilang data adalah minyak baru dalam ekonomi digital.

Mengingat begitu berharganya data, berikut adalah beberapa manfaat yang bisa warga dapat dengan adanya UU PDP yang memadai:

1. Warga berhak memilih informasi apa saja yang bisa dikumpulkan oleh laman atau aplikasi internet

Dalam General Data Protection Regulation, regulasi di Uni Eropa yang menjadi rujukan bagi banyak regulasi perlindungan data pribadi, pengendali data wajib memberikan pilihan ini kepada pemilik data apakah mereka ingin memberikan data mereka. Warga tidak perlu proaktif memintanya.

Misalnya ketika pengguna mengeklik laman/aplikasi media berita The Guardian, yang mengacu pada GDPR, otomatis akan muncul di layar pilihan “Yes, I’m happy” atau “Manage my cookies”. Cookies bisa mengumpulkan informasi seperti lokasi dan lama akses, laman yang dikunjungi, hingga demografi. Dengan cookies, pengiklan bisa menargetkan iklan sesuai dengan hal yang kita sukai.

Jika memilih “Manage my cookies”, akan muncul pilihan-pilihan di bawah ini. Pengguna bisa memilihnya satu per satu, bisa juga langsung “tolak semua” atau “terima semua”.

Gambar di bawah ini menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan vendor (biasanya biro iklan dan pemasaran) The Guardian terkait data pembaca.

Gambar di bawah ini menampilkan semua vendor The Guardian, urut dari A-Z, yang mengumpulkan data pembaca. Pembaca bisa memilih satu per satu vendor yang diizinkannya.

2. Warga berhak menghapus data pribadi yang disimpan oleh perusahaan atau perpanjangannya

GDPR juga memungkinkan warga menghapus data pribadi yang disimpan oleh perusahaan atau perpanjangannya.

Ini adalah standar emas yang diberikan dalam regulasi perlindungan data pribadi.

Perlindungan semacam ini juga ditemukan dalam California Consumer Privacy Act, hukum di negara bagian California di Amerika Serikat yang mengatur perlindungan data pribadi warga California.

CCPA sangat strategis karena banyak raksasa teknologi global berkantor pusat di California sehingga terikat pada hukum tersebut, seperti Google, Facebook, WhatsApp, Instagram), Twitter, Spotify, dan TikTok. Jadi bukan hal sulit bagi mereka memperluas layanan itu ke warga Indonesia, mengingat sebagian sudah melakukannya ke warga luar California meski tidak diwajibkan.

Jika selama ini seseorang merasa sudah banyak data pribadinya yang dikumpulkan oleh raksasa teknologi itu, ia bisa meminta mereka untuk menghapusnya.

3. Melindungi warga ketika bersengketa dengan perusahaan besar

Pengaruh lain yang bakal dialami langsung oleh warga adalah ketika menuntut hak-hak mereka saat berinteraksi dengan pengendali data seperti media sosial, marketplace, seperti Tokopedia dan Shopee, lalu aplikasi multiguna seperti GoJek, aplikasi game, hingga badan publik yang mengumpulkan data kependudukan.

Dalam relasi kuasa yang tidak imbang itu, warga bisa saja dirugikan dengan besarnya potensi pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar di atas.

Hal ini tentunya membutuhkan tindakan tegas, adil, dan transparan dari otoritas PDP yang independen dan transparan.

Pengalaman GDPR membuktikan, denda yang besar tapi terukur menjadi penekan pengendali data untuk ekstra hati-hati saat memanfaatkan data digital warga. Salah satu denda terbesar di bawah GDPR adalah yang diberikan regulator di Prancis kepada Google sebesar 50 juta euro atau sekitar Rp 858 miliar.

Urgensi pengesahan UU PDP

Saat ini, belum ada satu pun pasal dalam draf RUU PDP yang mengharuskan pengendali data bertindak proaktif memberikan informasi tentang data yang dikumpulkan dan pilihan-pilihan bagi pengguna, termasuk pilihan untuk menolaknya.

Jika tidak ada pasal dalam RUU PDP yang mewajibkan pengendali data bertindak proaktif seperti itu, pengalaman kita saat berinteraksi dengan laman dan aplikasi masih akan sama dengan sekarang.

Jika Indonesia gagal mengesahkan UU PDP ini secara memadai, kita bisa dianggap tidak serius oleh pemerintah luar negeri maupun raksasa teknologi global, sehingga mereka pun bisa menyepelekan kedaulatan data kita.

Karena itu, Indonesia memerlukan komitmen politik dan anggaran besar dari pemerintah dan DPR untuk membangun lembaga otoritas yang independen.

Yang dipertaruhkan adalah data pribadi 270 juta penduduk yang bernilai mahal dan strategis. Jadi untuk melindunginya negara harus memiliki lembaga yang kuat dalam aspek hukum dan sumber daya manusianya — menyerupai Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Semoga ketika pembahasan RUU ini lanjut lagi di DPR usai Idul Fitri 2021, komisi PDP yang independen dan aturan penting lain dalam perlindungan data pribadi bisa segera disahkan, sehingga Indonesia berlari menyelesaikan banyak pekerjaan rumah dalam isu ini.

Bukan Hanya Pandemi Corona, Tapi Juga “Infodemi” di WhatsApp

Gambar 1

oleh: Engelbertus Wendratama

(Artikel ini terbit di The Conversation Indonesia pada 3 April 2020)

Pada masa pandemi ini, WhatsApp menjadi saluran terpopuler warga dalam menerima “infodemi” Covid-19. Jika ingin meningkatkan kualitas informasi yang diterima warga, pemerintah perlu meningkatkan mutu dan pasokan informasinya melalui WhatsApp.

Awal Februari, Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) menyatakan wabah COVID-19 juga menyebabkan “infodemi” (infodemic).

Menurut WHO, infodemi adalah “banjir informasi, baik akurat maupun tidak, yang membuat orang kesulitan menemukan sumber dan panduan tepercaya saat mereka membutuhkannya”.

Infodemi ini yang membuat pandemi Covid-19 berbeda dari wabah SARS (pada 2003), H1N1 (2009), MERS (2012), dan Ebola (2014) –-yang terjadi sebelum ada “tren” misinformasi di media sosial.

Pemerintah menyatakan bahwa di Indonesia penyebaran hoaks virus SARS-CoV-2 terbanyak melalui WhatsApp. Memang, WhatsApp adalah jejaring sosial paling banyak digunakan di negara ini setelah YouTube.

WhatsApp mudah digunakan, tanpa iklan, dan tidak memerlukan kapasitas gawai besar; ditambah lagi, pesan di sana tidak bisa dimonitor atau dimoderasi oleh perusahaan WhatsApp (berbeda dengan platform terbuka seperti Facebook atau Twitter). Ini menjadikan WhatsApp saluran subur bagi misinformasi.

Saya melakukan survei untuk melihat pengalaman warga Indonesia di tengah lautan informasi pandemi dan sejauh mana informasi pemerintah memenuhi harapan mereka.

Survei itu menunjukkan bahwa WhatsApp adalah saluran utama warga dalam menerima segala jenis informasi tentang pandemi, baik benar atau hoaks. Sekitar separuh responden juga mengatakan bahwa informasi yang mereka terima sebagian besar hoaks dan merasa pemerintah belum berbuat banyak dalam memberikan informasi.

Pengalaman warga menghadapi infodemi

Saya membuat survei daring, yang tautannya saya bagikan melalui grup WhatsApp dan akun Facebook, Instagram, serta LinkedIn milik saya, yang dibagikan lagi oleh sejumlah orang yang menerimanya (convenience sampling, responden tidak dipilih). Pengumpulan jawaban responden dilakukan pada 28 dan 29 Maret 2020.

Survei sederhana ini terdiri lima pertanyaan, menjangkau 275 responden laki-laki dan perempuan di 45 kota/kabupaten, mulai dari Medan, Jakarta dan kota-kota di sekitar Ibu Kota, Pontianak, Denpasar, Makassar, hingga Jayapura.

Pertama, mengenai saluran yang paling sering mereka pakai dalam menerima segala jenis informasi, baik akurat maupun tidak, tentang Covid-19. Posisi nomor satu ditempati WhatsApp (37,1%), yang diikuti oleh media online (news site) (16,7%), Twitter (13,5%), Facebook (9,1%), televisi (8,7%), LINE Today (7,3%), Instagram (5,8%), YouTube (1,5%), dan media cetak (0,3%).

Pertanyaan kedua, sudahkah informasi tentang Covid-19 yang diterima responden dari pemerintah di saluran tersebut memenuhi harapannya? Sebagian besar responden menjawab belum (61,8%), dan hanya 38,2% yang menyatakan sudah.
Ketiga, responden diminta memperkirakan persentase jumlah hoaks dibanding informasi akurat yang mereka terima di saluran tersebut.
Keempat, responden diminta menyebutkan saluran di mana mereka paling sering menerima hoaks. Di sini, sekali lagi WhatsApp menempati urutan pertama dengan angka yang sangat dominan (78,5%), lalu jauh di bawahnya adalah Facebook (12,4%). Posisi berikutnya ditempati oleh media online (news site) dan Twitter, yang sama-sama mencatat angka 2,9%. Sedikit di bawah keduanya adalah Instagram (2,5%), diikuti news aggregator LINE Today (0,7%).
Pertanyaan terakhir bagi responden, seberapa sering mereka ingin menerima informasi dari pemerintah tentang Covid-19 melalui berbagai saluran?

Jawaban dari responden mengonfirmasi peran dominan WhatsApp dalam pertukaran informasi antarwarga Indonesia masa kini. WhatsApp adalah saluran teratas responden (37,1%) dalam menerima segala jenis informasi tentang pandemi, sekaligus sebagai saluran utama (78,5%) dalam menerima hoaks tentangnya.

Selain itu, di dalam saluran favorit responden, persentase hoaks tinggi (sekitar 50%). Ini memprihatinkan karena bisa dikatakan separuh informasi yang diterima responen terkait pandemi ini menyesatkan.

Sebagian besar responden (lebih dari 60%) merasa informasi dari pemerintah selama ini belum memenuhi harapan mereka. Lebih dari 60% responden juga ingin menerima pasokan informasi dari pemerintah antara 4-12 kali sehari.

Survei ini tidak menanyakan jenis informasi (info terkini jumlah pasien, kondisi fasilitas kesehatan, kebijakan karantina, dsb) maupun jenis format (teks, video, poster, dsb), sehingga masih banyak ruang yang bisa diungkap tentang preferensi warga ini.

Pasokan informasi terus-menerus

Meski tidak bisa dikatakan mewakili warga Indonesia secara umum, survei di atas (dengan margin of error 6%) setidaknya bisa memberikan gambaran tentang pengalaman dan harapan warga saat ini.

Pemerintah sebagai “panglima” dalam perang melawan pandemi perlu berupaya ekstra meningkatkan mutu dan jumlah pasokan informasi kepada warganya, terutama melalui WhatsApp.

Dalam kondisi psikologis warga yang resah, pemerintah pusat maupun daerah perlu memproduksi informasi terus-menerus kepada warga, tentang kondisi dan kebijakan terkini yang diambil. Meskipun, misalnya, kebijakan pemerintah hari ini masih sama dengan kebijakan kemarin, hal itu tetap harus disebarluaskan, karena warga menanti update, apa pun itu.

Jadi, imbauan supaya “warga hanya percaya informasi dari sumber resmi saja” tidak cukup di tengah pandemi, jika informasi resmi tidak dijumpai warga berulang kali sehari, seperti diindikasikan oleh survei tersebut. Kehausan warga akan informasi terbaru adalah keniscayaan dalam sebuah krisis seperti ini.

Berharap warga secara teratur melihat laman (website) resmi pemerintah adalah naif karena warga terutama melihat WhatsApp. Berharap warga hanya percaya pada informasi dari televisi juga lamunan belaka, karena warga terbiasa memakai WhatsApp untuk menerima informasi.

Pentingnya format yang sesuai

Informasi resmi dan benar juga perlu disesuaikan dengan kebiasaan pengguna WhatsApp.

Apakah kebanyakan hoaks di WhatsApp berbentuk video? Tidak. Apa berbentuk dokumen pdf berukuran besar? Tidak, karena banyak orang punya kuota internet terbatas dan malas membaca teks panjang. Sebagian besar hoaks COVID-19 berbentuk teks dan meme sederhana.

Selain itu, karakteristik pengguna WhatsApp juga perlu dipertimbangkan. Riset kami tentang penggunaan WhatsApp oleh perempuan Indonesia pada 2019 menemukan, para perempuan cenderung mendiamkan misinformasi di grup WhatsApp karena enggan berkonflik dengan anggota grup lain.

Ini adalah tantangan, namun bisa dihadapi, misalnya melalui narasi bahwa isu kesehatan ini sangat dekat dengan perempuan dan keluarga untuk mendorong mereka untuk berbagi informasi (yang akurat dan menarik) untuk melawan wabah dan hoaks.

Kampanye cegah corona dalam 42 bahasa daerah yang dilakukan oleh Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi). JapelidiCC BY

Informasi untuk masyarakat yang majemuk juga perlu dikemas dalam banyak bahasa yang beragam pula. Sebuah kampanye cegah corona, misalnya, dihadirkan dalam 42 bahasa daerah.

Upaya terbaik yang bisa dilakukan pemerintah dan pihak yang peduli adalah memproduksi informasi yang akurat sesering dan semenarik mungkin di saluran yang paling banyak digunakan –saat ini WhatsApp– supaya warga terdorong membaginya lebih jauh.

Dengan begitu, di dalam infodemi, warga lebih banyak berbagi informasi akurat alih-alih hoaks.

Modul Pendidikan Jurnalisme dan Disinformasi

sampul unesco

Penerjemah versi bahasa Indonesia: Engelbertus Wendratama

Editor versi bahasa Indonesia: Kuskridho Ambardi, Novi Kurnia, Rahayu, Zainuddin Muda Z. Monggilo.

UNESCO Kantor Jakarta bekerjasama dengan Departemen Ilmu Komunikasi UGM menerbitkan versi bahasa Indonesia (2019) dari modul terbitan UNESCO yang berjudul asli Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation (Ireton & Posetti, 2018).

Modul ini diperuntukkan bagi pengajar dan pelatih jurnalisme terkait dengan disinformasi dan jurnalisme, serta apa yang bisa dilakukan jurnalisme untuk ikut mengatasinya.

Mengulas “gangguan informasi” dari tataran filosofis dan historis hingga praktis, modul bahasa Indonesia ini bisa diunduh melalui: bit.ly/bukujurnalisme01

 

Buku “Literasi Digital Keluarga”

Screen Shot 2019-02-18 at 09.08.35

Editor: Novi Kurnia
Penulis: Novi Kurnia, Engelbertus Wendratama, Wisnu Martha Adiputra, Intania Poerwaningtias
Penerbit: UGM Press, SiberKreasi, dan CfDS Fisipol UGM (2018)

Dengan memadukan teori dan praktik literasi digital keluarga, buku ini mempunyai sasaran pembaca yang relatif luas.

Pertama, akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada isu literasi digital terutama pada institusi keluarga. Mereka bisa memanfaatkan buku ini sebagai referensi.

Kedua, pegiat literasi media dan literasi digital yang menaruh perhatian pada persoalan penggunaan internet pada anak- anak dan peran orangtua dalam pendampingan. Mereka dapat menggunakan buku ini sebagai panduan dalam melakukan berbagai kegiatan literasi media atau literasi digital, terutama yang target sasarannya adalah anak-anak dan orangtua.

Ketiga, orangtua yang mempunyai kepedulian terhadap interaksi anak dengan internet dan dampak yang ditimbulkannya. Buku ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk meningkatkan kecakapan literasi digital anak. Selain itu, buku ini juga bisa berfungsi sebagai panduan dalam mendampingi anak dalam berinteraksi dengan internet.

Keempat, guru yang mendampingi anak dalam menggunakan internet di sekolah, misalya dalam proses pengajaran dan pemberian tugas. Buku ini pun bisa bermanfaat sebagai panduan bagi guru agar mempunyai kecakapan literasi digital dalam mendampingi anak-anak di sekolah.

Secara teoretis, buku ini mendiskusikan pentingnya pendampingan orangtua dalam praktik literasi digital di rumah. Isu ini relevan karena keluarga urban dewasa ini telah memperkenalkan internet pada anak sejak usia dini.

Buku ini memberikan argumentasi bahwa orangtua idealnya memiliki dan meningkatkan kecakapan literasi digital agar bisa menjadi agen literasi yang bijak dalam keluarga. Posisi orangtua di sini tidak hanya berkaitan dengan posisi ibu saja, yang sering dianggap sebagai pendidik utama keluarga, namun juga posisi ayah serta anggota keluarga lain.

Secara praktis, buku ini mengisi kekosongan pustaka literasi digital yang memadukan pendekatan teoretis maupun praktis pada pola pendampingan orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet.

Setiap keluarga unik dan mempunyai cara masing-masing dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penggunaan internet oleh anak. Cerita-cerita kecil tentang praktik literasi digital keluarga melalui mereka amatlah penting sebagai pintu masuk untuk memahami literasi digital keluarga di Indonesia.

Literasi Digital Keluarga

 

 

Buku Panduan Praktis “Yuk, Temani Anak Berinternet”

Screen Shot 2019-02-18 at 09.04.27

Penulis: Engelbertus Wendratama dan Novi Kurnia
Penerbit: Magister Ilmu Komunikasi UGM, CfDS Fisipol UGM, dan SiberKreasi (2017)

Kini internet adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun akrab dengan internet. Pertanyaannya adalah apakah anak-anak mampu menggunakan internet secara bijak dengan memaksimalkan kesempatan yang ditawarkan internet dibandingkan dengan risikonya?

Buku Yuk, Temani Anak Berinternet adalah jawaban sederhana bagi orangtua maupun orang dewasa lainnya dalam menemani anak-anak berinternet. Buku panduan ini terbagi atas dua bagian besar tip-tip menemani anak berinternet. Bagian pertama untuk menemani anak berusia pra sekolah (2-5 tahun). Bagian kedua untuk anak usia sekolah (6-12 tahun).

Buku yang ditulis oleh Engelbertus Wendratama dan Novi Kurnia ini merupakan salah satu luaran selain videografik dari program penelitian dan pengabdian masyararakat. Buku ini adalah bagian dari buku Literasi Digital Keluarga: Teori dan Praktik Pembimbingan Orangtua terhadap Anak dalam Berinternet yang dimodifikasi sehingga bisa dibaca dengan lebih mudah untuk orangtua dan anak.

Yuk, Temani Anak Berinternet!

 

Buku “Jurnalisme Online”

IMG_4588 2

“Jurnalisme Online: Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik”

Penulis: Engelbertus Wendratama

Penerbit: Bentang Pustaka (2017)

https://bit.ly/2RcyHkA

Media digital menawarkan banyak cara menarik untuk menyampaikan cerita: kombinasi liputan dan kurasi, liputan panjang dengan alat multimedia seperti video, infografik, dan timeline interaktif, serta liputan langsung. Keunggulan yang lain, tentu pada kecepatan menyampaikan informasi, diimbangi dengan kemampuan mengulas cerita lebih dalam daripada versi cetak dan penyiaran. Idealnya begitu.

Di Indonesia, banyak media daring sudah menawarkan beragam konten berkualitas dan inovatif, tetapi beberapa justru membuat jurnalisme daring terkesan murahan dan menyerupai jurnalisme kuning yang menyajikan sensasi belaka.

Buku ini berupaya menjadi pijakan awal Anda untuk menguasai berbagai pekerjaan di wilayah jurnalisme multimedia, mulai dari aspek penulisan, prinsip dan etika jurnalisme, pemanfaatan alat multimedia dan media sosial, konten untuk anak muda dan format ponsel, hingga inovasi bisnis terkini.