Pada awal 2023, PR2Media dengan dukungan Yayasan Tifa telah melakukan riset mengenai pengaturan konten ilegal dan berbahaya di media sosial, dalam bentuk survei terhadap 1.500 pengguna media sosial dari 38 provinsi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan.
Riset nasional ini (survei dan wawancara) dilakukan pada September dan Oktober 2022 terhadap 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi di Indonesia.
Temuannya, sebanyak 82,6% responden pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka.
Pengesahan UU PDP bukanlah “peluru ajaib”. Pekerjaan masih banyak, salah satunya, Indonesia perlu Lembaga PDP yang berkualitas dan berintegritas, untuk mengurangi kasus kebocoran data.
Usai DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU PDP sebagai UU PDP, apa yang kini terjadi?
This book is a research report (survey and in-depth interviews) by PR2Media.
Kekerasan itu terjadi di ranah fisik dan digital, bersifat seksual dan non-seksual, dengan bentuk sangat beragam.
Menurut Kementerian Kesehatan, sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang tersebar luas bukanlah kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi. Tapi karena seseorang mengunduh sertifikat vaksin presiden dengan menggunakan data NIK dan tanggal vaksin Pak Jokowi. Ini adalah kasus penyalahgunaan data pribadi orang lain. Jika begitu, memang betul, masalahnya adalah problem panjang NIK. NIK seharusnya dilindungi, tidak tertulis di […]
Hari ini 17 tahun lalu, Munir meninggal karena diracun dalam penerbangan panjang Jakarta-Singapura-Amsterdam. Untuk memperingatinya, saya diwawancara oleh bos percetakan yang waktunya longgar terus jadi YouTuber Muklisina Lahudin, tentang buku yang dulu saya tulis, tentang misteri pembunuhan yang begitu kompleks pada 7 September 2004. Nothing big, it’s just meant to honor the late Munir Thalib […]
oleh: Engelbertus Wendratama (Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation Indonesia pada 7 Mei 2021) Jika gagal mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi secara memadai, Indonesia bisa dianggap tidak serius oleh pemerintah luar negeri maupun raksasa teknologi global. Mereka bisa menyepelekan kedaulatan data kita. Tujuan utama UU PDP adalah melindungi hak warga terkait data pribadi mereka supaya […]
oleh: Engelbertus Wendratama (Artikel ini terbit di The Conversation Indonesia pada 3 April 2020) Pada masa pandemi ini, WhatsApp menjadi saluran terpopuler warga dalam menerima “infodemi” Covid-19. Jika ingin meningkatkan kualitas informasi yang diterima warga, pemerintah perlu meningkatkan mutu dan pasokan informasinya melalui WhatsApp. Awal Februari, Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) menyatakan wabah COVID-19 juga menyebabkan “infodemi” (infodemic). […]
Engelbertus Wendratama 