Indonesia

Bukan Hanya Pandemi Corona, Tapi Juga “Infodemi” di WhatsApp

Gambar 1

oleh: Engelbertus Wendratama

(Artikel ini terbit di The Conversation Indonesia pada 3 April 2020)

Pada masa pandemi ini, WhatsApp menjadi saluran terpopuler warga dalam menerima “infodemi” Covid-19. Jika ingin meningkatkan kualitas informasi yang diterima warga, pemerintah perlu meningkatkan mutu dan pasokan informasinya melalui WhatsApp.

Awal Februari, Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) menyatakan wabah COVID-19 juga menyebabkan “infodemi” (infodemic).

Menurut WHO, infodemi adalah “banjir informasi, baik akurat maupun tidak, yang membuat orang kesulitan menemukan sumber dan panduan tepercaya saat mereka membutuhkannya”.

Infodemi ini yang membuat pandemi Covid-19 berbeda dari wabah SARS (pada 2003), H1N1 (2009), MERS (2012), dan Ebola (2014) –-yang terjadi sebelum ada “tren” misinformasi di media sosial.

Pemerintah menyatakan bahwa di Indonesia penyebaran hoaks virus SARS-CoV-2 terbanyak melalui WhatsApp. Memang, WhatsApp adalah jejaring sosial paling banyak digunakan di negara ini setelah YouTube.

WhatsApp mudah digunakan, tanpa iklan, dan tidak memerlukan kapasitas gawai besar; ditambah lagi, pesan di sana tidak bisa dimonitor atau dimoderasi oleh perusahaan WhatsApp (berbeda dengan platform terbuka seperti Facebook atau Twitter). Ini menjadikan WhatsApp saluran subur bagi misinformasi.

Saya melakukan survei untuk melihat pengalaman warga Indonesia di tengah lautan informasi pandemi dan sejauh mana informasi pemerintah memenuhi harapan mereka.

Survei itu menunjukkan bahwa WhatsApp adalah saluran utama warga dalam menerima segala jenis informasi tentang pandemi, baik benar atau hoaks. Sekitar separuh responden juga mengatakan bahwa informasi yang mereka terima sebagian besar hoaks dan merasa pemerintah belum berbuat banyak dalam memberikan informasi.

Pengalaman warga menghadapi infodemi

Saya membuat survei daring, yang tautannya saya bagikan melalui grup WhatsApp dan akun Facebook, Instagram, serta LinkedIn milik saya, yang dibagikan lagi oleh sejumlah orang yang menerimanya (convenience sampling, responden tidak dipilih). Pengumpulan jawaban responden dilakukan pada 28 dan 29 Maret 2020.

Survei sederhana ini terdiri lima pertanyaan, menjangkau 275 responden laki-laki dan perempuan di 45 kota/kabupaten, mulai dari Medan, Jakarta dan kota-kota di sekitar Ibu Kota, Pontianak, Denpasar, Makassar, hingga Jayapura.

Pertama, mengenai saluran yang paling sering mereka pakai dalam menerima segala jenis informasi, baik akurat maupun tidak, tentang Covid-19. Posisi nomor satu ditempati WhatsApp (37,1%), yang diikuti oleh media online (news site) (16,7%), Twitter (13,5%), Facebook (9,1%), televisi (8,7%), LINE Today (7,3%), Instagram (5,8%), YouTube (1,5%), dan media cetak (0,3%).

Pertanyaan kedua, sudahkah informasi tentang Covid-19 yang diterima responden dari pemerintah di saluran tersebut memenuhi harapannya? Sebagian besar responden menjawab belum (61,8%), dan hanya 38,2% yang menyatakan sudah.
Ketiga, responden diminta memperkirakan persentase jumlah hoaks dibanding informasi akurat yang mereka terima di saluran tersebut.
Keempat, responden diminta menyebutkan saluran di mana mereka paling sering menerima hoaks. Di sini, sekali lagi WhatsApp menempati urutan pertama dengan angka yang sangat dominan (78,5%), lalu jauh di bawahnya adalah Facebook (12,4%). Posisi berikutnya ditempati oleh media online (news site) dan Twitter, yang sama-sama mencatat angka 2,9%. Sedikit di bawah keduanya adalah Instagram (2,5%), diikuti news aggregator LINE Today (0,7%).
Pertanyaan terakhir bagi responden, seberapa sering mereka ingin menerima informasi dari pemerintah tentang Covid-19 melalui berbagai saluran?

Jawaban dari responden mengonfirmasi peran dominan WhatsApp dalam pertukaran informasi antarwarga Indonesia masa kini. WhatsApp adalah saluran teratas responden (37,1%) dalam menerima segala jenis informasi tentang pandemi, sekaligus sebagai saluran utama (78,5%) dalam menerima hoaks tentangnya.

Selain itu, di dalam saluran favorit responden, persentase hoaks tinggi (sekitar 50%). Ini memprihatinkan karena bisa dikatakan separuh informasi yang diterima responen terkait pandemi ini menyesatkan.

Sebagian besar responden (lebih dari 60%) merasa informasi dari pemerintah selama ini belum memenuhi harapan mereka. Lebih dari 60% responden juga ingin menerima pasokan informasi dari pemerintah antara 4-12 kali sehari.

Survei ini tidak menanyakan jenis informasi (info terkini jumlah pasien, kondisi fasilitas kesehatan, kebijakan karantina, dsb) maupun jenis format (teks, video, poster, dsb), sehingga masih banyak ruang yang bisa diungkap tentang preferensi warga ini.

Pasokan informasi terus-menerus

Meski tidak bisa dikatakan mewakili warga Indonesia secara umum, survei di atas (dengan margin of error 6%) setidaknya bisa memberikan gambaran tentang pengalaman dan harapan warga saat ini.

Pemerintah sebagai “panglima” dalam perang melawan pandemi perlu berupaya ekstra meningkatkan mutu dan jumlah pasokan informasi kepada warganya, terutama melalui WhatsApp.

Dalam kondisi psikologis warga yang resah, pemerintah pusat maupun daerah perlu memproduksi informasi terus-menerus kepada warga, tentang kondisi dan kebijakan terkini yang diambil. Meskipun, misalnya, kebijakan pemerintah hari ini masih sama dengan kebijakan kemarin, hal itu tetap harus disebarluaskan, karena warga menanti update, apa pun itu.

Jadi, imbauan supaya “warga hanya percaya informasi dari sumber resmi saja” tidak cukup di tengah pandemi, jika informasi resmi tidak dijumpai warga berulang kali sehari, seperti diindikasikan oleh survei tersebut. Kehausan warga akan informasi terbaru adalah keniscayaan dalam sebuah krisis seperti ini.

Berharap warga secara teratur melihat laman (website) resmi pemerintah adalah naif karena warga terutama melihat WhatsApp. Berharap warga hanya percaya pada informasi dari televisi juga lamunan belaka, karena warga terbiasa memakai WhatsApp untuk menerima informasi.

Pentingnya format yang sesuai

Informasi resmi dan benar juga perlu disesuaikan dengan kebiasaan pengguna WhatsApp.

Apakah kebanyakan hoaks di WhatsApp berbentuk video? Tidak. Apa berbentuk dokumen pdf berukuran besar? Tidak, karena banyak orang punya kuota internet terbatas dan malas membaca teks panjang. Sebagian besar hoaks COVID-19 berbentuk teks dan meme sederhana.

Selain itu, karakteristik pengguna WhatsApp juga perlu dipertimbangkan. Riset kami tentang penggunaan WhatsApp oleh perempuan Indonesia pada 2019 menemukan, para perempuan cenderung mendiamkan misinformasi di grup WhatsApp karena enggan berkonflik dengan anggota grup lain.

Ini adalah tantangan, namun bisa dihadapi, misalnya melalui narasi bahwa isu kesehatan ini sangat dekat dengan perempuan dan keluarga untuk mendorong mereka untuk berbagi informasi (yang akurat dan menarik) untuk melawan wabah dan hoaks.

Kampanye cegah corona dalam 42 bahasa daerah yang dilakukan oleh Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi). JapelidiCC BY

Informasi untuk masyarakat yang majemuk juga perlu dikemas dalam banyak bahasa yang beragam pula. Sebuah kampanye cegah corona, misalnya, dihadirkan dalam 42 bahasa daerah.

Upaya terbaik yang bisa dilakukan pemerintah dan pihak yang peduli adalah memproduksi informasi yang akurat sesering dan semenarik mungkin di saluran yang paling banyak digunakan –saat ini WhatsApp– supaya warga terdorong membaginya lebih jauh.

Dengan begitu, di dalam infodemi, warga lebih banyak berbagi informasi akurat alih-alih hoaks.

Indonesia

Modul Pendidikan Jurnalisme dan Disinformasi

sampul unesco

Penerjemah versi bahasa Indonesia: Engelbertus Wendratama

Editor versi bahasa Indonesia: Kuskridho Ambardi, Novi Kurnia, Rahayu, Zainuddin Muda Z. Monggilo.

UNESCO Kantor Jakarta bekerjasama dengan Departemen Ilmu Komunikasi UGM menerbitkan versi bahasa Indonesia (2019) dari modul terbitan UNESCO yang berjudul asli Journalism, ‘Fake News’ & Disinformation (Ireton & Posetti, 2018).

Modul ini diperuntukkan bagi pengajar dan pelatih jurnalisme terkait dengan disinformasi dan jurnalisme, serta apa yang bisa dilakukan jurnalisme untuk ikut mengatasinya.

Mengulas “gangguan informasi” dari tataran filosofis dan historis hingga praktis, modul bahasa Indonesia ini bisa diunduh melalui: bit.ly/bukujurnalisme01

 

Indonesia

Buku “Literasi Digital Keluarga”

Screen Shot 2019-02-18 at 09.08.35

Editor: Novi Kurnia
Penulis: Novi Kurnia, Engelbertus Wendratama, Wisnu Martha Adiputra, Intania Poerwaningtias
Penerbit: UGM Press, SiberKreasi, dan CfDS Fisipol UGM (2018)

Dengan memadukan teori dan praktik literasi digital keluarga, buku ini mempunyai sasaran pembaca yang relatif luas.

Pertama, akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada isu literasi digital terutama pada institusi keluarga. Mereka bisa memanfaatkan buku ini sebagai referensi.

Kedua, pegiat literasi media dan literasi digital yang menaruh perhatian pada persoalan penggunaan internet pada anak- anak dan peran orangtua dalam pendampingan. Mereka dapat menggunakan buku ini sebagai panduan dalam melakukan berbagai kegiatan literasi media atau literasi digital, terutama yang target sasarannya adalah anak-anak dan orangtua.

Ketiga, orangtua yang mempunyai kepedulian terhadap interaksi anak dengan internet dan dampak yang ditimbulkannya. Buku ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk meningkatkan kecakapan literasi digital anak. Selain itu, buku ini juga bisa berfungsi sebagai panduan dalam mendampingi anak dalam berinteraksi dengan internet.

Keempat, guru yang mendampingi anak dalam menggunakan internet di sekolah, misalya dalam proses pengajaran dan pemberian tugas. Buku ini pun bisa bermanfaat sebagai panduan bagi guru agar mempunyai kecakapan literasi digital dalam mendampingi anak-anak di sekolah.

Secara teoretis, buku ini mendiskusikan pentingnya pendampingan orangtua dalam praktik literasi digital di rumah. Isu ini relevan karena keluarga urban dewasa ini telah memperkenalkan internet pada anak sejak usia dini.

Buku ini memberikan argumentasi bahwa orangtua idealnya memiliki dan meningkatkan kecakapan literasi digital agar bisa menjadi agen literasi yang bijak dalam keluarga. Posisi orangtua di sini tidak hanya berkaitan dengan posisi ibu saja, yang sering dianggap sebagai pendidik utama keluarga, namun juga posisi ayah serta anggota keluarga lain.

Secara praktis, buku ini mengisi kekosongan pustaka literasi digital yang memadukan pendekatan teoretis maupun praktis pada pola pendampingan orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet.

Setiap keluarga unik dan mempunyai cara masing-masing dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penggunaan internet oleh anak. Cerita-cerita kecil tentang praktik literasi digital keluarga melalui mereka amatlah penting sebagai pintu masuk untuk memahami literasi digital keluarga di Indonesia.

http://literasidigital.id/books/literasi-digital-keluarga/

 

 

Indonesia

Buku Panduan Praktis “Yuk, Temani Anak Berinternet”

Screen Shot 2019-02-18 at 09.04.27

Penulis: Engelbertus Wendratama dan Novi Kurnia
Penerbit: Magister Ilmu Komunikasi UGM, CfDS Fisipol UGM, dan SiberKreasi (2017)

Kini internet adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun akrab dengan internet. Pertanyaannya adalah apakah anak-anak mampu menggunakan internet secara bijak dengan memaksimalkan kesempatan yang ditawarkan internet dibandingkan dengan risikonya?

Buku Yuk, Temani Anak Berinternet adalah jawaban sederhana bagi orangtua maupun orang dewasa lainnya dalam menemani anak-anak berinternet. Buku panduan ini terbagi atas dua bagian besar tip-tip menemani anak berinternet. Bagian pertama untuk menemani anak berusia pra sekolah (2-5 tahun). Bagian kedua untuk anak usia sekolah (6-12 tahun).

Buku yang ditulis oleh Engelbertus Wendratama dan Novi Kurnia ini merupakan salah satu luaran selain videografik dari program penelitian dan pengabdian masyararakat. Buku ini adalah bagian dari buku Literasi Digital Keluarga: Teori dan Praktik Pembimbingan Orangtua terhadap Anak dalam Berinternet yang dimodifikasi sehingga bisa dibaca dengan lebih mudah untuk orangtua dan anak.

http://literasidigital.id/books/yuk-temani-anak-berinternet/

 

Indonesia

Buku “Jurnalisme Online”

IMG_4588 2

“Jurnalisme Online: Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik”

Penulis: Engelbertus Wendratama

Penerbit: Bentang Pustaka (2017)

https://bit.ly/2RcyHkA

Media digital menawarkan banyak cara menarik untuk menyampaikan cerita: kombinasi liputan dan kurasi, liputan panjang dengan alat multimedia seperti video, infografik, dan timeline interaktif, serta liputan langsung. Keunggulan yang lain, tentu pada kecepatan menyampaikan informasi, diimbangi dengan kemampuan mengulas cerita lebih dalam daripada versi cetak dan penyiaran. Idealnya begitu.

Di Indonesia, banyak media daring sudah menawarkan beragam konten berkualitas dan inovatif, tetapi beberapa justru membuat jurnalisme daring terkesan murahan dan menyerupai jurnalisme kuning yang menyajikan sensasi belaka.

Buku ini berupaya menjadi pijakan awal Anda untuk menguasai berbagai pekerjaan di wilayah jurnalisme multimedia, mulai dari aspek penulisan, prinsip dan etika jurnalisme, pemanfaatan alat multimedia dan media sosial, konten untuk anak muda dan format ponsel, hingga inovasi bisnis terkini.

 

Indonesia

Salah Satu Cara Membuat Infografik

Sebagai bentuk paling sederhana dari jurnalisme data, infografik bertujuan salah satunya menyajikan gambaran besar tentang suatu hal melalui kombinasi teks, ikon, gambar, dan warna.

Di bawah ini adalah contoh infografik yang saya buat untuk buku Panduan Melakukan Jurnalisme Data tentang Jaminan Kesehatan Nasional (2015).

BPJS Kesehatan adalah lembaga yang bertugas menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebuah program pemerintah untuk menjamin kesehatan seluruh warga.

Visualisasi ini saya buat secara sederhana dengan bantuan piktochart.com, alat yang sangat memudahkan pembuatan infografik.

Kinerja BPJS Kesehatan

Di bawah ini adalah langkah-langkah menyusunnya, yang saya tuliskan dalam buku panduan jurnalisme data JKN itu.

  • Membuat infografik yang memuat berbagai angka penting dan hubungan di antara mereka

Kita harus mengumpulkan angka-angka atau data terlebih dulu. Data ini bisa berbentuk tabel atau tulisan yang menguraikan angka-angka penting.

Selanjutnya, kita mencari hubungan-hubungan di antara berbagai informasi itu.

Hubungan yang seperti apa? Hubungan yang bernilai berita: menarik dan penting bagi warga.

Di sini, seperti halnya mencari sudut berita, kreativitas dan intuisi berita memiliki peran penting.

Intuisi berita hanya bisa dibangun jika kita mengamati realitas dan membaca berita yang berkualitas.

Dalam setiap proses pembuatan infografik, awalnya kita tidak tahu harus memilih informasi apa. Bingung itu wajar. Teruskan saja mencermati beragam data tentang JKN. Kalau ada informasi yang menurut Anda menarik, tuliskan. Tulis poin-poin penting yang berpotensi bernilai berita, misalnya jumlah peserta JKN, warga yang belum ikut JKN, defisit anggaran BPJS Kesehatan, dan sebagainya.

Kumpulkan ide-ide itu terlebih dulu.

Sebagai contoh, saat pertama kali mengumpulkan berbagai data tentang JKN, saya juga tenggelam di lautan data. Saat membaca tulisan tentang sejumlah pencapaian BPJS Kesehatan, saya juga tidak menemukan hal-hal yang bernilai berita: tidak ada struktur atau sistematika yang bisa dibangun dari tulisan itu.

Kemudian, saya menemukan berita di Kompas cetak halaman 13 (26/8) berjudul Benahi Sistem JKN: Pelaksanaan Program Gerakkan Ekonomi Bangsa. Berita ini memuat angka-angka penting selama 2014, yaitu:

  • Negara menyuntikkan Rp 6 triliun untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
  • Sebanyak 30 persen peserta mandiri tak membayar iuran sebagaimana mestinya. Banyak yang mendaftar saat sakit, tapi berhenti beriuran saat sudah sembuh.
  • JKN menyumbang Rp 18,6 triliun untuk ekonomi Indonesia: peningkatan layanan kesehatan (4,4 triliun), peningkatan pendapatan industri farmasi (1,7 triliun), penambahan lapangan kerja kesehatan (4,2 triliun), dan pembangunan rumah sakit (8,35 triliun).
  • JKN meningkatkan belanja kesehatan nasional menjadi 3,3 persen dari total pendapatan bruto. Namun, belanja ini masih didominasi sektor pemerintah karena banyak pegawai swasta yang belum didaftarkan oleh perusahaan swasta.

Tapi, saya belum menemukan hal-hal seperti jumlah penduduk Indonesia yang sudah ikut JKN dan yang belum, jumlah pekerja di Indonesia yang sudah ikut JKN dan yang belum, jumlah orang sakit yang dijamin JKN dan yang tidak, jumlah klaim yang sudah dibayar dan yang belum, dan informasi bernilai berita lainnya.

Lalu, saya mencarinya di internet. Yang bisa saya temukan secara lengkap adalah data sebagai berikut:

  1. Jumlah peserta JKN hingga akhir 2014: 132 juta jiwa.  Peserta terbanyak adalah penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 94.9 juta jiwa (73%), diikuti oleh peserta pekerja penerima upah (PPU) sebanyak 24,1 juta (18%), peserta mandiri 7,6 juta (5%), dan peserta bukan pekerja non-PBI berjumlah 4,9 juta (4%).
  1. Jumlah penduduk Indonesia hingga akhir 2014: 248 juta jiwa. Saya lalu menghitung: baru sekitar 53,2% penduduk yang sudah menjadi peserta JKN.
  2. Jumlah peserta JKN hingga Mei 2015: 143 juta jiwa.
  3. Perkiraan pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 2,6 juta jiwa per tahun. Dari ini, saya menghitung perkiraan pertumbuhan penduduk Indonesia per bulan adalah 216,6 ribu jiwa. Oleh karena itu, perkiraan jumlah penduduk Indonesia hingga Mei 2015 adalah 248 juta + 1,08 juta = 249 juta.
  4. Menurut Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEKK FKM UI), yang melakukan jajak pendapat terhadap 681 responden di 20 provinsi pada 2015, 49 persen responden mengaku telah menjadi peserta JKN. Dari total ini, kelompok usia tertinggi ialah 21-30 tahun, yakni sekitar 44,5 persen.

Riset FKM UI itu juga menemukan sejumlah angka menarik yang lain. Namun, data ini tidak konsisten dengan set data nomor 1 hingga 4 karena hanya berkenaan dengan 20 provinsi, jadi tidak bisa dimasukkan dalam infografik yang sama. Ini adalah contoh set data yang sangat menggoda untuk dipakai, tapi harus Anda tinggalkan.

Dari semua informasi itu, saya sudah mendapatkan sejumlah angka penting yang memiliki hubungan, dengan kata lain: berpotensi menciptakan cerita. Bila sudah ada potensi cerita, Anda bisa melakukan perhitungan seperti yang saya lakukan untuk mengetahui jumlah penduduk Indonesia hingga Mei 2015 di atas.

Saya lalu menggambar di kertas kosong, teks dan gambar apa yang ingin saya tampilkan. Kadang, proses ini butuh waktu lama karena Anda mencoba ide-ide untuk menemukan dan menyusun teks, ikon, dan gambar.

Di tahap ini, Anda juga bisa melihat-lihat contoh infografik di internet. Ketik saja infographic, dan Anda akan menemukan contoh-contoh keren yang dirancang untuk tampil di laman internet. Infografik Anda juga harus dirancang untuk tampil memadai di internet, enak dilihat di laptop atau gawai, dan mudah dibagikan melalui aplikasi seperti WhatsApp.

Indonesia

Dua Prinsip dalam Menulis NonFiksi

Screen Shot 2017-05-19 at 7.14.19 PM

Tulisan ini diambil dari naskah buku panduan jurnalisme daring yang sedang saya buat.

Pemakaian bahasa yang baik adalah keunggulan utama jurnalis. Jurnalis sudah seharusnya unggul dalam menggunakan tulisan daripada kelompok profesi lain. Ini sudah lama diketahui secara luas di negara maju. Bila ingin sekolah jurnalisme (dan juga komunikasi) di Amerika Serikat, skor TOEFL kita harus lebih tinggi daripada jika ingin mendaftar ke jurusan sosiologi, politik, ekonomi, dan lainnya. Bahasa adalah senjata utama orang komunikasi, terutama jurnalisme.

Apa itu prinsip dalam menulis nonfiksi?

Secara prinsip, cuma ada dua.

Pertama, menulis secara baik dan efisien.

Baik itu berarti mudah dimengerti, masuk akal, sistematis, mengikuti etika, dan mengikuti aturan tata bahasa. Jadi, baik juga berarti benar.

Efisien di sini berarti menulis secara singkat dan padat makna.

Kalimat yang tidak singkat adalah sebuah kalimat yang jika salah satu katanya dihilangkan, pesan kalimat itu tetap sama. Penulis nonfiksi yang baik bisa melucuti semua kata yang tidak memiliki fungsi di dalam kalimatnya.

Padat makna berarti setiap kalimat dalam tulisan itu memiliki satu atau lebih makna yang mudah dimengerti. Jangan sampai ada kalimat yang hanya mengulang pesan yang sudah disampaikan kalimat lain. Jangan sampai ada kalimat yang tidak menyampaikan nilai berita (penting dan menarik) atau kalimat klise.

Yang terakhir, karena kita menulis dalam bahasa Indonesia, kita harus menyusunnya sesuai aturan baku bahasa Indonesia. Jangan pula menggunakan kosa-kota bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa tanah air.

Kedua, kemampuan merangkum yang baik.

Semua tulisan (narasi) sesungguhnya adalah rangkuman data. Data ini bisa berupa pengamatan, pemikiran, perasaan, atau fakta dalam bentuk apa pun. Jadi, kemampuan merangkum sangat penting. Tugas wartawan sejatinya adalah merangkum peristiwa atau rangkaian peristiwa dan tanggapan orang terhadapnya.

Merangkum adalah kecakapan khas dalam jurnalisme, yang membuat penulis bisa menyusun laporan padat dari rangkaian peristiwa kompleks atau laporan panjang, bahkan yang paling tidak sistematis sekalipun.

Sesungguhnya, dua kecakapan jurnalistik itu berguna untuk berbagai pekerjaan lain yang berhubungan dengan media dan situs web. Banyak teman kuliah saya di Boston yang setelah lulus ingin bekerja sebagai pegawai humas atau pemasaran. Ini karena industri di AS tahu bahwa lulusan sekolah jurnalisme adalah orang yang cakap menulis, merangkum, dan membuat laporan multimedia untuk beragam topik.

Setelah dua kemampuan pokok yang berlaku umum itu, kita bisa mempelajari kemampuan menulis secara indah.

Sayangnya, di Indonesia, banyak orang memaknai “orang yang bisa menulis” adalah orang yang  bisa menulis dengan kata-kata indah atau “penuh bunga”, entah strukturnya benar atau tidak. Padahal menulis dengan indah, dalam bahasa Inggris disebut prose, adalah kemampuan sekunder atau pemanis. Yang harus ada adalah bisa menulis secara baik dan efisien.

Orang bisa mendebat bahwa menulis indah adalah sebentuk penulisan kreatif, yang juga penting dalam jurnalisme. Tapi, jika kita kuliah jurusan creative writing di negara seperti AS, kemampuan pertama yang akan diajarkan adalah menulis secara baik dan efisien. Setelah banyak berlatih dan mahir, pelajaran selanjutnya adalah menulis dengan indah, entah untuk cerita pendek, novel, atau puisi.

English

Japanese journalist on nuclear energy

By Engelbertus Wendratama

Today the way most Japanese people see nuclear energy is different from how they did before the March 2011 Fukushima disaster. There are wide public protests against nuclear power, calling for it to be abandoned. This radical change of attitude occurred in many Japanese journalists, including Rie Yamada, who has been reporting for the Asahi Shimbun for ten years.

It is one of her biggest regrets that she didn’t start writing about the downsides of nuclear power in 2008 when she had an opportunity.

That year she met Professor Hiroaki Koide, a nuclear scholar who has been opposed to nuclear energy for decades.  Yamada interviewed him, but she dropped the story. Like her fellow journalists and the Japanese people in general, she was surrounded by the “nuclear energy renaissance” mentality, suggesting nuclear power is very advanced, sophisticatedly safe technology, and therefore excellent for the country. Another opinion was simply unacceptable.

Rie Yamada in Cambridge, October 24.
Rie Yamada in Cambridge, Oct. 24.

Rie Yamada, 35, said, “At that time, I kept asking myself, ‘What if I am wrong? What if Koide is wrong?’ because all people seemed to support nuclear power. Almost all nuclear experts supported nuclear energy. My senior said, ‘Even Germany now uses nuclear power’. All these factors and my lack of understanding of the energy led me to drop the idea.”

Now Yamada is in the U.S. studying the closures of American nuclear reactors and how they affect their host communities. As a country with the most nuclear power plants in the world — now 100 active reactors — the U.S. has a wide range of nuclear-related experiences that Yamada believes to be important for her country. She is determined to let Japanese people know various effects of the energy, which she thinks should have been learned by the public many years ago.

“Before 3/11, people didn’t know much about nuclear energy. We just believed what experts and the government said. It’s also journalists’ fault because journalists didn’t really know about the energy,” Yamada said in Cambridge, her base for her year-long research.

Her reporting experience in Fukui, and then Fukushima, is what encouraged Yamada to do the research. In March 2011, she was based in Fukui Prefecture, reporting challenges faced by Fukushima refugees. These people used to live in coastal areas of Fukushima, and most were fishermen — the poorest people in Japan.

“Basically these refugees became jobless because all they know is fishing. Local people in Fukui also lost their jobs because most of them worked for nuclear power plants in Fukui. When reactors stopped operating, there’s a big number of unemployment. Electricity shortages also created problems for businesses. People were just waiting, some of them found seasonal jobs. There’s a lot of social economic problems in Fukui after 3/11,” she recalled.

The refugees were allowed to visit their hometowns for the first time in November 2011, for only four hours, to collect their belongings after evacuating. Yamada went to the affected areas for the first time with the residents of Futaba, the host town of the Fukushima power plants.

“It was like a ghost town. Time stopped in March 2011. Animals are everywhere — pigs, cows, rats. It’s a scary place,” she said.

A sign on the main road of Futaba saying
A sign on the main road of abandoned Futaba saying “Nuclear energy for bright future.” Photo courtesy of Rie Yamada, Nov. 2012.

Yamada said the earthquake followed by the meltdowns really devastated local people. They lost almost everything in their lives. She thinks that the nuclear operator, Tepco, should have done more to prevent this all from happening. “Tepco really didn’t anticipate this. For example, when it happened, the emergency centers in Fukushima couldn’t be used because they’re too close to the reactors. This is unacceptable,” she said.

Various negative aspects about nuclear plants only came up in the mainstream media weeks after 3/11. Previously the media was a big supporter of the nuclear companies, together with government officials and nuclear scholars. Whenever people raised opposing voices, they were easily regarded as just “protesters or activists who were not experts, so we didn’t need to listen to them,” she said.

As a research fellow at Harvard University, she visits active and non-active nuclear plants in New York, Vermont and San Diego, California. She wants to learn how things could possibly be handled better since the Japanese government plans to reactivate some of the 50 currently-offline nuclear reactors. When companies restart their reactors, she will do her best to make sure that more related aspects are under consideration, mainly safety issues and socioeconomic concerns for host communities.

Yamada is also concerned with what she saw during her two visits to Fukushima. Although the affected areas are closed for human beings due to the radioactive contamination, birds and other animals still go in and out of the areas, carrying hazardous substances. She agrees with what Professor Koide told her: once nuclear reaction happens, no human being can control the energy.

English

Patients requesting more rights in accessing medical marijuana

By E. Wendratama

Some patients with debilitating conditions praised the regulations proposed by the Department of Public Health, noting the DPH has listened to their concerns and revised its first draft. However, they still proposed changes in the regulations.

In a public hearing held April 22 at the DPH office, Steve Saling, who suffers from amyotrophic lateral sclerosis, asked the DPH not to limit a patient to a single marijuana dispensary. Using a voice recording device to communicate his views, he said, “Every treatment center [dispensary] will produce different varieties of medication, and as a patient I should have flexibility to try different brands of medicine until I find what best relieves my symptoms.”

As a patient with motor neurone disorder, Saling said marijuana provides him relief from ALS as it works as a muscle relaxant. “It calms the constant spasms in my muscles and rigidity in my joints without making me even weaker as happens with other medicine,” he said.

Scott Murphy, an Iraq combat veteran, raised concern about the draft’s definition on debilitating conditions. He asked for a broader definition of the term, saying that besides PTSD, there are other stress-related conditions experienced by veterans.

“I ask the DPH to also consider other chronic conditions that are causing a lot of suffering to veterans. And the qualifying conditions should be decided by their doctors,” Murphy said.

The same view was voiced by Linda Brantley, president of the New England Coalition for Cancer Survivorship, who said that debilitating has been defined too narrowly. “Medical marijuana has proven effective as a preventative measure for people struggling with nausea from chemotherapy and some of the after effects of cancer as well, including chronic pain,” she said.

The rights of patients receiving chemotherapy were also raised by Karen Munkacy, a physician and breast cancer survivor. She is asking the DPH to allow children suffering from cancer to use marijuana during chemotherapy. The draft regulations, considering the baneful effect of marijuana on children brain development, only limit the medicine to dying children.

“As a physician I have seen children go through cancer chemotherapy treatments and it is an unspeakable horror. We have many excellent anti-nausea medications, but they don’t always work. When they don’t, children go through agony,” she said.

Munkacy explained that the effectiveness of medical marijuana derives from its active ingredient called Delta 8 THC, which is available only in the plant, not in pill, nor any other form.

She said if only the dying children are eligible for medical marijuana, then it is not legally available for the 80% of children who live longer than 6 months after their cancer diagnosis.

“Childhood cancer is rare, but distraught parents, who are already dealing the nightmare of their child having cancer, shouldn’t also have the nightmare of buying their children’s medicine from back alley drug dealers,”she said.

Munkacy, who is also a board member of Americans for Safe Access, an organization promoting safe and legal access to cannabis, then proposed a requirement in the matter. “For the child to get this medicine, besides the parents or guardian consent, two doctors must agree that the child needs medical marijuana,” she said.

After hearing from the public, a small team in the DPH works on the draft again. Cheryl Bartlett, interim deputy commissioner of the DPH, said, “We will work quickly to synthesize public comment, and where necessary and appropriate, to amend the regulations.” Then, the team will present its new draft to the DPH council on May 8, and if the regulations be adopted by the council that day, they will go into effect by May 24.

English

Drug prevention groups asking for stricter marijuana law

Substance abuse prevention groups raised various concerns on medical marijuana dispensation, ranging from possible black market activities, dispensary regulation, to edible marijuana-infused products. In the public hearing on April 22, they shared their views on the marijuana draft regulations.

Dave Morgan, chairperson of the Weymouth Youth Coalition Substance Abuse Prevention Team, said that the maximum limit of 10 ounces for a 60-day supply is extraordinarily high, and it could lead to diversions. “Based on a study, heavy users, who met criteria for marijuana dependence, used an average of 2 ounces per month.  The 10-ounce limit will tempt many people to request a 10-ounce recommendation, use up to 4 ounces per 60 days and divert the rest,” he said.

Morgan also proposed that all marijuana dispensaries should report their sales to the health officials like any other pharmacy. “Medical marijuana treatment centers must submit sales to the state Prescription Monitoring Program, as well as using the physician look-up as pharmacies are currently required to do,” he said.

His suggestion was supported by MaryanneFrangules, executive director of Massachusetts Organization for Addiction Recovery. She said that the system will help physicians identify warning signs of addiction and prevent “doctor shopping” for excessive quantities of prescription drugs.

Another group, Massachusetts Prevention Alliance, advised the DPH to define marijuana-infused product as both a food and a drug, therefore subject to the state’s food and drug safety laws. One of its members, Jody Hensley from Westboro, Mass., argued that the draft regulation runs counter to the public health and well-being of the citizens.

“By excluding these products from being defined as a food or drug, DPH is blatantly circumventing food and drug safety regulations. This exception must be deleted from this definition in this regulation.  Why avoid safety standards?” Hensley said.

She noted that the DPH’s definition will exempt the products, like cookies, chocolate and juice, from the state’s food safety guidelines. “These products should be under supervision of the Massachusetts Food Protection Program, within Bureau of Environmental Health in the Department of Public Health,” she said.

Her view on the food products was also highlighted by Morgan, who said, “This is compounding and it needs to be regulated by FDA and Board of Pharmacy.”

The DPH’s proposed regulation allows any dispensary to have one growing house outside of its distribution store. On this matter, the Massachusetts Prevention Alliance said there should be a notification to the community where a marijuana cultivation will be located. “Communities should be notified. The risk of diversion is too high to leave local officials unaware of potential marijuana sources in the neighborhoods,”Heidi Heilman, president of the Massachusetts Prevention Alliance, said.

Commenting on the draft in general, these organizations shared the same opinion that the state’s oversight obligations are weak because inspections on dispensaries are optional rather than mandatory, and are not regularly scheduled.Heidi Heilmann referred to the recent case in Maine where marijuana growing facilities violated regulations including use of pesticides.  She said the DPH must include a requirement for inspection and testing for contaminants.  “Medical marijuana treatment center licensing fees should be high enough to pay for the staffing required to do this properly,” she said.