As of January 2023, there were 167 million Indonesian social media users in a country with over 600 local languages dispersed across over 13,000 islands. With a wide variety of languages and dialects, social media platforms face huge challenges in moderating illegal and harmful content in these local languages. A survey of 1,500 social media […]
Last week, I submitted recommendations on behalf of PR2Media regarding the regulation of illegal content on social media platforms to the Committee for the Revision of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) of the Indonesian House of Representatives. The aim is to improve Indonesia’s ability to combat the spread of such content through […]
Pada awal 2023, PR2Media dengan dukungan Yayasan Tifa telah melakukan riset mengenai pengaturan konten ilegal dan berbahaya di media sosial, dalam bentuk survei terhadap 1.500 pengguna media sosial dari 38 provinsi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan.
This guide was aimed at assisting press companies in developing a standard operating procedure (SOP) for handling sexual violence against female journalists.
Riset nasional ini (survei dan wawancara) dilakukan pada September dan Oktober 2022 terhadap 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi di Indonesia.
Temuannya, sebanyak 82,6% responden pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka.
Pengesahan UU PDP bukanlah “peluru ajaib”. Pekerjaan masih banyak, salah satunya, Indonesia perlu Lembaga PDP yang berkualitas dan berintegritas, untuk mengurangi kasus kebocoran data.
Usai DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU PDP sebagai UU PDP, apa yang kini terjadi?
This book is a research report (survey and in-depth interviews) by PR2Media.
Kekerasan itu terjadi di ranah fisik dan digital, bersifat seksual dan non-seksual, dengan bentuk sangat beragam.
Menurut Kementerian Kesehatan, sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang tersebar luas bukanlah kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi. Tapi karena seseorang mengunduh sertifikat vaksin presiden dengan menggunakan data NIK dan tanggal vaksin Pak Jokowi. Ini adalah kasus penyalahgunaan data pribadi orang lain. Jika begitu, memang betul, masalahnya adalah problem panjang NIK. NIK seharusnya dilindungi, tidak tertulis di […]
Engelbertus Wendratama 