Penelitian ini mengukur kesetaraan gender di dalam perusahaan media anggota Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) melalui lima dimensi, yaitu: nilai individu, budaya internal dan praktik keseharian, kebijakan berbasis gender, akses ke sumber daya, dan kekerasan seksual secara luring dan daring Temuan survei yang melibatkan 277 responden (redaksi dan non-redaksi) dari 51 perusahaan media menunjukkan, skor […]
Riset ini menunjukkan, persoalan kapasitas jurnalis dalam peliputan Pemilu 2024 yang paling menonjol adalah etika jurnalisme, terutama sangat minimnya penghormatan terhadapprinsip “pagar api” antara berita dan iklan. Dari temuan survei, hanya 54,5% dari 1.300 responden yang menjawab bahwa “iklan politik yang ditampilkan sebagai berita merupakan pelanggaran kode etik”. Lebih jauh, dalam praktiknya, 22,9% responden menyatakan […]
As of January 2023, there were 167 million Indonesian social media users in a country with over 600 local languages dispersed across over 13,000 islands. With a wide variety of languages and dialects, social media platforms face huge challenges in moderating illegal and harmful content in these local languages. A survey of 1,500 social media […]
Last week, I submitted recommendations on behalf of PR2Media regarding the regulation of illegal content on social media platforms to the Committee for the Revision of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) of the Indonesian House of Representatives. The aim is to improve Indonesia’s ability to combat the spread of such content through […]
Pada awal 2023, PR2Media dengan dukungan Yayasan Tifa telah melakukan riset mengenai pengaturan konten ilegal dan berbahaya di media sosial, dalam bentuk survei terhadap 1.500 pengguna media sosial dari 38 provinsi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan.
This guide was aimed at assisting press companies in developing a standard operating procedure (SOP) for handling sexual violence against female journalists.
Riset nasional ini (survei dan wawancara) dilakukan pada September dan Oktober 2022 terhadap 852 jurnalis perempuan dari 34 provinsi di Indonesia.
Temuannya, sebanyak 82,6% responden pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka.
Pengesahan UU PDP bukanlah “peluru ajaib”. Pekerjaan masih banyak, salah satunya, Indonesia perlu Lembaga PDP yang berkualitas dan berintegritas, untuk mengurangi kasus kebocoran data.
Usai DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU PDP sebagai UU PDP, apa yang kini terjadi?
This book is a research report (survey and in-depth interviews) by PR2Media.
Engelbertus Wendratama 