Pengesahan UU PDP bukanlah “peluru ajaib”. Pekerjaan masih banyak, salah satunya, Indonesia perlu Lembaga PDP yang berkualitas dan berintegritas, untuk mengurangi kasus kebocoran data.
Usai DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU PDP sebagai UU PDP, apa yang kini terjadi?
Menurut Kementerian Kesehatan, sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang tersebar luas bukanlah kasus kebocoran data aplikasi PeduliLindungi. Tapi karena seseorang mengunduh sertifikat vaksin presiden dengan menggunakan data NIK dan tanggal vaksin Pak Jokowi. Ini adalah kasus penyalahgunaan data pribadi orang lain. Jika begitu, memang betul, masalahnya adalah problem panjang NIK. NIK seharusnya dilindungi, tidak tertulis di […]
Engelbertus Wendratama 